Apa itu GST dan Apakah Software Akuntansi Wajib Memenuhi Kompatibilitas GST?

GST

Apa itu GST dan Apakah Software Akuntansi Wajib Memenuhi Kompatibilitas GST?

GST adalah singkatan dari Goods and Service Tax yang sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia mulai 1 April 2015. Di negara selain Malaysia, GST dikenal sebagai VAT (Value Added Tax) yang dikenakan pada barang dan layanan publik. Di Indonesia, pajak tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 1983 yang dikenal dengan pajak pertambahan nilai. PPN ini bernilai 10% dari point of sale dari pajak yang meluas ke layanan yang disediakan oleh wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini menguntungkan Indonesia.

Sedangkan PPNBM merupakan GST atas barang mewah yang dikenakan khusus selain dari PPN. PPnBM ini untuk barang mewah yang diproduksi dan diimpor ke Indonesia dengan tarif berkisar mulai 10 hingga 50% bahkan beberapa item pajak bisa mencapai 75%.

PPN berlaku untuk penjualan produk pertanian dengan membedakan antara pasar modern dan tradisional. Pembedaan ini dilakukan untuk melindungi pasar tradisional, industri rumahan, serta usaha kecil lainnya yang dibebaskan dari penjualan dan pajak layanan. Selain untuk penjualan produk pertanian, PPN juga dikenakan karena adanya transfer barang atau jasa yang kena pajak. PPN yang berlaku di Indonesia menggunakan tarif tunggal dan tarif yang berlaku saat ini sebesar 10%.

PPN dikenakan pada:

  • Pengiriman barang kena pajak (berwujud atau tidak berwujud) oleh entitas di Indonesia
  • Impor barang kena pajak
  • Pemberian jasa kena pajak di Indonesia
  • Pemanfaatan di Indonesia barang kena pajak tidak berwujud dari luar Indonesia
  • Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia
  • Ekspor barang kena pajak, barang tidak berwujud dan jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia
  • Kegiatan konstruksi
  • Penjualan aktiva tetap, termasuk transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli tidak bisa dikreditkan)

Barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

  • Barang yang dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu, minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara (sebelum diproses menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit)
  • Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat secara keseluruhan, yaitu, beras, jagung, sagu, kedelai dan garam
  • Makanan dan minuman yang dijual di hotel, restoran, makan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang diberlakukan)
  • Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Layanan yang tidak dikenakan PPN:

  • Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif
  • Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko
  • Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang
  • Bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Patut dicatat bahwa semua layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tidak otomatis memenuhi syarat sebagai jasa keuangan. Misalnya, produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN
  • Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi
  • Pelayanan keagamaan
  • Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal
  • Seni dan hiburan
  • Layanan siaran non-komersial
  • Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing)
  • Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggara pelatihan
  • Layanan hotel, termasuk kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin berlaku)
  • Layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks menjalankan administrasi pemerintahan secara umum
  • Jasa parkir
  • Layanan telepon umum koin
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel
  • Layanan katering

Pengecualian barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

  • Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu
  • Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt)
  • Pipa air
  • Ternak, unggas dan ikan pakan dan / atau bahan baku untuk pembuatan feed
  • Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam petani
  • Benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber perikanan
  • Vaksin polio
  • Buku teks
  • Piagam atau pembelian kapal yang digunakan oleh pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen terkait
  • Piagam atau pembelian pesawat digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen terkait
  • Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait komponen
  • Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis
  • Peralatan dan perlengkapan alutista yang digunakan oleh TNI dan POLRI.

Indonesia sendiri tidak menerapkan aturan timbal balik aas klaim yang diajukan oleh bisnis yang tidak establish. Adapun PPN tidak dapat dikenakan terhadap output PPN untuk pembelian:

  • Barang kena pajak atau jasa, atau pemanfaatan jasa kena pajak dan barang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak
  • Barang kena pajak atau jasa tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis
  • Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan usaha-bisa non-PPN
  • Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan
  • Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak tidak sah
  • Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dari pajak penilaian
  • Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanan
  • Pengembalian PPN dan ditemukan oleh audit
  • Barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai produksi dan PPN Masukan yang lebih dari berusia tiga bulan tidak dapat dipulihkan

Walaupun demikian penerapan VAT dan GST di Indonesia belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha yang belum dikenakan PPN, karena untuk mengidentifikasi pajak dibutuhkan kajian yang memakan waktu. Beberapa item baru yang disasar PPN mulai tumbuh pada bisnis baru yang mulai booming, seperti penjualan online, forex, atau penggunaan uang maya. Dengan berbagai alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa software akuntansi tidak wajib memenuhi kompatibilitas GST .

Saya ingin mencoba software ZAHIR ACCOUNTING 6   ➨Request Demo
Tags:, , ,