TANTANGAN UKM DALAM MENGHADAPI MEA

Kini kita telah memasuki bulan Desember 2015, mendekati detik-detik diberlakukannya suatu kesepakatan para pemimpin ASEAN yang telah dirintis sejak 2003 yang dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEA).

Tujuan adanya MEA ini sebenarnya adalah untuk memberdayakan negara-negara anggota ASEAN agar lebih aktif, produktif, dan berkembang lebih pesat di Dunia karena diperkirakan Negara ASEAN akan menjadi engine of growth bagi ekonomi Dunia. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2015 mendatang, tatanan kehidupan ekonomi masyarakat ASEAN akan berubah dengan adanya MEA ini yaitu terjadinya integrasi yang berupa “free trade area” (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara ASEAN dengan persaingan ketat produk dalam dan luar negeri.

Tantangan UKM Dalam Menghadapi MEA

Era MEA akan membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Bagaimana cara menghadapi MEA atau era pasar bebas ASEAN tersebut mempengaruhi pertumbungan ekonomi negara.

Di Indonesia, UKM memiliki peran strategis dan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Nasional dengan menyumbang 53,3% dari total PDB ( Pendapatan Domestik Bruto). Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,2 juta unit dan mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari total angkatan tenaga kerja yang ada. Maka penguatan UKM juga menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi MEA, salah satunya dengan pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015 yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Banyak  tantangan yang harus dihadapi oleh UKM dalam menghadapi MEA tersebut antara lain yaitu :

1. Pola pikir masyarakat Indonesia masih lebih cenderung mengkonsumsi produk atau jasa dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri. Oleh karena itu UKM harus memiliki daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif serta meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN dan siap menghadapi MEA. Selain itu harus memiliki strategi diversifikasi output dan menjaga stabilitas pendapatan usaha makro. Menentukan harga yang bersaing dan terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk merupakan tantangan tersendiri bagi UKM.
2. Masih lemahnya infrastruktur seperti akses transportasi menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi terutama juga bagi sektor produksi dan bagi pasar. Sinkronsasi program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat perlu dilakukan agar birokrasi menjadi efisien dan dapat berpihak pada pebisnis sehingga UKM pun siap menghadapi MEA.
3. UKM menghadapi keterbatasan akses finansial karena masih adanya keraguan bank terhadap UKM dalam memberikan pinjaman. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman serta menentukan suku bunga adalah biaya dana, keuntungan perusahaan, profil risiko calon debitur, dan sektor usaha. Banyak UKM yang belum dapat memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah pun perlu proaktif memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memberikan ruang bagi para pengusaha UKM untuk saling berbagi pengalaman. Sehingga UKM pun akan siap menghadapi MEA.
4. Keterbatasan UKM dalam memanfaatkan teknologi karena kurangnya pengetahuan dan akses sehingga aktivitas promosi terbatas dan menjadi penghambat bagi UKM untuk memperluas target pasarnya dalam menghadapi MEA. Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan sertifikasi internasional juga menjadi penghambat untuk memperluas akses pasar. Hal Ini juga ada hubungannya dengan SDM yang masih kurang berkompeten dalam mengembangkan UKM. Masih banyak pelaku UKM yang belum memahami implikasi dan manfaat dari perdagangan bebas ini.
5. Investasi UKM pada pengembangan dan penelitian produk atau jasa masih sangat rendah karena UKM lebih fokus kepada pemasaran atau kebutuhan operasionalnya.
6. Banyak UKM yang belum memiliki perencanaan bisnis yang belum matang. Salah satu cara untuk membuat perencanaan yang baik bisa dengan menggunakan jasa konsultasi dan informasi. Banyak pemilik UKM yang belum mengetahui adanya layanan konsultasi bisnis dan belum memahami pentingnya konsultasi bisnis untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kegagalan bisnis UKM banyak disebabkan oleh perencanaan bisnis yang buruk, tidak realistis, dan tidak spesifik. Namun biaya sewa konsultan bisnis dan pelatihan pun masih tergolong mahal.

Peran UKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian mempengaruhi pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang. Oleh karena itu UKM harus dipersiapkan dengan serius dalam menghadapi tantangan tersebut.