Standar Akuntansi

Dalam laporan keuangan berisikan beberapa informasi penting untuk pihak tertentu. Agar informasi ini mudah dipahami, maka penyusunannya harus mengikuti standar akuntansi.

Tahukah Anda jika setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda. Termasuk Indonesia juga punya pedoman sendiri.

Nah, standar akuntansi yang ada di Indonesia bukan hanya ada satu atau dua saja, melainkan ada empat.

Kenapa ada standar yang beragam? Simak detailnya di artikel ini.

Pengertian Standar Akuntansi

Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha.

Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body).

Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya.

Standar akuntansi ini wajib dipahami oleh para akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standard akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan di masyarakat.

Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Jejak praktik akuntansi di Indonesia ditemukan sejak Bumi Pertiwi masih dijajah Belanda.

Sejarah mencatat praktik pembukuan pertama ditandai dengan Amphioen Societeit yang didirikan di Jakarta pada 1747.

Akuntansi kemudian mulai berkembang di Indonesia pada 1870 tepat setelah UU (Undang-Undang) Tanam Paksa dihapus.

Belandalah yang pertama kali memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan sebagai metode pencatatan sebagaimana kemudian dikembangkan oleh Luca Pacioli.

Berikut sejarah singkat perkembangan standar akuntansi di Indonesia berdasarkan sumber dari Ikatan Akuntansi Indonesia terbit 2008.

Indonesia memakai standar akuntansi Belanda (Sound Business Practices) saat pertama kali praktik pencatatan dilakukan, tepatnya selama penjajahan Belanda.

10 tahun setelah merdeka, tepatnya pada 1955 Indonesia belum juga membuat peraturan resmi tentang standar keuangan yang harus digunakan negara.

Memasuki tahun 1947, Indonesia akhirnya mengikuti standar akuntansi yang dibuat IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang kemudian disebut sebagai PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia).

Standar ini juga diterapkan di Amerika Serikat.

Akhirnya pada 1984, PAI secara resmi ditetapkan sebagai standar akuntansi di Indonesia.

Namun pada akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar akuntansi yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee).

Ini merupakan standar akuntansi yang lebih mendasar, di mana terdapat kesesuaian ketentuan akuntansi yang bisa dipakai di dunia bisnis.

Memasuki tahun 1994, PAI mantap mengikuti standar akuntansi IASC/IFRS.

Ini adalah awal mula munculnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Merupakan standar akuntansi baku Indonesia yang bisa diterapkan di dunia bisnis dan dipraktikkan oleh para akuntan.

Standar ini sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan IASC.

Tahun 2008, SAK ditetapkan mengacu pada IFRS.

Kemudian yang terakhir pada tahun 2012, IFRS resmi diterapkan di Indonesia.

Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia

Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi.

Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah:

1. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun).

Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.

Di dalam situs akuntansionline.id disediakan sebuah aplikasi pelaporan keuangan yang mengikuti standar dari IAI di atas.

Melalui aplikasi ini, anda tidak hanya dapat membuat pelaporan keuangan dengan mengikuti standar dari IAI tetapi juga anda dapat membuat laporan keuangan manajemen agar anda dapat memprediksi kondisi dan peluang pasar untuk perusahaan anda.

2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BADAN USAHA TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)

SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum.

Selain itu, SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah).

Berdasarkan catatan historisnya, SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.

SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK IFRS. Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK-ETAP adalah:

  • Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif.
  • Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.
  • Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Badan usaha yang menggunakan SAK-ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan badan usaha telah sesuai dengan SAK-ETAP.

SAK-ETAP memiliki manfaat, yaitu apabila diterapkan dengan tepat, diharapkan unit usaha kecil dan menengah mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.

Sasaran SAK-ETAP ini memang ditujukan untuk jenis Usaha Kecil dan Menengah, namun tidak banyak pengusaha UKM yang memahami hal ini.

Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan untuk SAK-ETAP ini agar UKM dapat berkembang dan dipercaya oleh investor.

Akuntansionline.id memberikan solusi untuk permasalahan ini. Di situs ini terdapat fitur aplikasi pelaporan keuangan dengan menggunakan format SAK-ETAP.

3. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (SAK SYARIAH)

Dalam praktiknya, standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah.

Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan.

Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

Akuntansi syariah memang salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru.

Tidak banyak orang yang mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam bidang akuntansi.

Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tentang cabang terbaru bidang akuntansi.

Jika anda memerlukan penjelasan dan konsultasi tentang penerapan prinsip syariah ke dalam pelaporan keuangan, silakan untuk berkonsultasi dengan pakar akuntansi dari situs akuntansionline.id.

4. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Standar ini dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah.

SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.

SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca.

Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas.

Sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja badan usaha disusun dengan menggunakan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan ini berbeda dengan 3 jenis standar akuntansi sebelumnya.

Pengguna SAP biasanya terbatas di kalangan pemerintahan saja. Sehingga publikasi laporan keuangan bidang pemerintahan tidak terbuka seperti laporan keuangan perusahaan.

Isi Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan efektif pada 1 Januaeri 2015 yang konvergen dengan International Financial Reporting Standars (IFRS).

Harapannya, SAK dan IFRS bisa memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia, di mana perusahaan memiliki akuntabilitas publik, regulator yang bisa menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan contohnya di transaksi pasar modal.

Daftar Lembaga Akuntansi Resmi di Indonesia

Kementerian Keuangan mencatat tiga lembaga profesi akuntansi di Indonesia, yaitu:

  1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
  2. Institus Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan
  3. Institus Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Tujuan Diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan memiliki lima tujuan yang bisa dirasakan masing-masing oleh pelaku ekonomi.

  1. Mempermudah pemantauan kondisi perusahaan dan mengetahui sejauh mana perusahaan bisa membayar dividen.
  2. Mengetahui besar kecilnya risiko perusahaan, sehingga investor bisa membuat keputusan yang tepat.
  3. Menilai kemampuan membayar pinjaman sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.
  4. Mengetahui apakah perusahaan bisa membayar kewajiban pada para supplier dan menilai sejauh apa perusahaan kredibel membayar utang.
  5. SAK bertujuan menentukan kebijakan jumlah pajak dan statistik pendapatan negara.

Fungsi Utama Standar Akuntansi Keuangan

Setelah Anda mengetahui apa itu standar akuntansi dan beberapa pilar di dalamnya, maka secara garis besar Anda sudah mulai memahami peran penting dari standar ini.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang penting, maka penyampaiannya di dalamnya haruslah komprehensif dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Agar hal tersebut tercapai, harus ada sesuatu yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan laporan keuangan.

Di sinilah peran dari standar akuntansi ini.

Secara terperinci ada tiga fungsi dari standar akuntansi keuangan, yaitu:

  1. Untuk menyamakan semua laporan keuangan
  2. Mempermudah penyusunan laporan keuangan
  3. Memudahkan pembaca laporan keuangan serta auditor memahami laporan keuangan, bukan hanya itu standar ini juga bisa membuat auditor mudah membandingkan laporan keuangan

Perbedaan SAK dan SAP

SAK adalah kerangka di dalam aturan penyusunan keuangan agar laporan yang keuangan yang disuguhkan seragam.

Sementara SAP adalah prinsip akuntansi yang dipakai saat menyusun laporan keuangan pemerintah.

Berikut perbedaan SAK dan SAP:

  • SAK digunakan oleh entitas yang bertugas mencari laba untuk pemegang saham, sementara SAP digunakan oleh entitas yang bertugas menyediakan barang dan jasa untuk rakyat.
  • SAK memakai basis akrual sementara SAP memakai basis kas menuju akrual.
  • SAP dan SAK memiliki komponen laporan keuangan yang berbeda.

Perbedaan SAK dan PSAK

SAK ETAP pada dasarnya adalah PSAK yang skalanya diringkaskan atau dikecilkan. PSAK mengadopsi IFRS yang dianggap sebagai sistem global.

Sementara SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas yang tidak punya akuntabilitas dan bertujuan menerbitkan laporan untuk pihak eksternal.

Kesimpulan

Penyajian laporan keuangan di setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis kegiatan dari perusahaan tersebut.

Perbedaan penyajian pelaporan keuangan tersebut tentunya akan membingungkan bagi pengguna jika ia mencoba membandingkan kondisi dua perusahaan.

Standarisasi format laporan keuangan diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Dengan adanya standarisasi ini, tidak hanya akuntan profesional akan mudah membaca kondisi perusahaan tetapi juga orang awam yang ingin mengetahui kondisi perusahaan tersebut juga.

 

laporan keuangan manual